MAKALAH PEREKONOMIAN
INDONESIA

D
I
S
U
S
U
N
Nama : Moza Nugra Tira
Kelas : 1 EB 32
NPM : 26214845
UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI
DAFTAR ISI
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Perumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Penulisan 1
BAB II. PEMBAHASAN
2.1 Sistem Ekonomi
Indonesia 2
2.2 Sejarah ekonomi
Indonesia 7
2.3 PBB Pertumbuhan Ekonomi
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia12
BAB III. PENUTUP
3.1 Daftar
Pustaka
PENDAHULUAN
1.1 LATAR
BELAKANG MASALAH
Ekonomi
merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring
perkembangan zaman ,tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu
ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan
yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti
inflasi ,pengangguran , kesempatan kerja, hasil produksi,dan sebagainya. Jika
hal ini ditangani dengan tepat maka suatu negara mengalami keadaan ekonomi yang
stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada negara tersebut.
Lalu
bagaimanakah dengan negara kita yaitu Indonesia ? Indonesia dari segi ekonomi
merupakan negara yang sedang dalam tahap pengembangan untuk menjadi negara maju
. Memiliki penduduk yang termasuk padat tidak mudah memang menghadapi berbagai
persoalan ekonomi yang terjadi, tentu pemerintah terus berupaya mencari solusi
untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Dalam kesempatan ini penulis akan
menjelaskan tentang kondisi perokonomian Indonesia serta peran dan posisi
ekonomi Indonesia di Dunia. Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan
penulisan makalah ini dengan judul Aku Bangga Indonesia.
1.2 PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang
diuraikan maka rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini difokuskan
tentang Aku Bangga Indonesia dari segi ekonomi .Adapun perumusan masalah dalam
penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana
perkembangan perokonomian Indonesia hingga saat ini ?
2. Bagaimana posisi dan
peran ekonomi Indonesia di dunia ?
3. Faktor-faktor apa saja
yang mendukung dan menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia ?
1.3 TUJUAN PENULISAN
Untuk memberikan suatu
wawasan dan pengetahuan mengenai perekonomian Indonesia bagi penulis dan
pembaca, agar lebih memahami perkembangan ekonomi di Indonesia secara luas.
Selain itu, makalah ini dibuat sebagai bahan penyelesaian tugas makalah mata
kuliah Perekonomian Indonesia.
I.SISTEM
EKONOMI INDONESIA
1. PENGERTIAN SISTEM
Sistem berasal dari kata systema (dalam bahasa yunani) yang
berarti keseluruhan dari bermacam-macam bagian.
SIstem ekonomi adalah suatu proses penerapan yang saling
berhubungan dan berinteraksi yang dikembangkan oleh masyarakat dengan cirri dan
identitas sendiri atau sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan
sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara
tersebut.
2. SISTEM
EKONOMI DIDUNIA
Di dalam sistem perekonomian
dunia terbagi atas 3 jenis sistem yaitu, sistem perekonomian pasar (liberalis/kapitalis) , sistem perekonomian perencanaan
(etatisme) , dan sistem perekonomian campuran.
A.sistem perekonomian pasar
(liberalis/kapitalis)
Ø
Pengertian:
Suatu sistem ekonomi yang
memberikan kebebasan penuh kepada setiap individu untuk bersaing mengejar
keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sistem ini peranan pemilik modal sangat
dominan.
Ø
Ciri-ciri :
1.
Setiap individu bebas meiliki faktor-faktor produksi ( SDA , SDM , Sumber daya buatan , mesin-mesin , &
enterpreneurship ).
2.
Setiap individu bebas memilih pekerjaan.
3.
Setiap individu bebas mengadakan perjanjian-perjanjian.
4.
Pemerintah secara tidak langsung mengatur kehidupan ekonomi.
Ø
Negara yang menganut : Jepang , Amerika Serikat
, Australia , dan lain-lain.
B.Sistem Perekonomian
Perencanaan ( Etatisme )
Ø
Pengertian :
Suatu
sistem ekonomi yang dipegang dan dikuasai penuh oleh negara. Adapun maksud
pemerintah menguasai perekonomian ini yaitu untuk memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat.
3. KAPITALIS DAN SOSIALISME
A. Sistem Ekonomi Kapitalisme
Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang
memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan
kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan
barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian
untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang
berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.
Ciri-ciri sistem ekonomi Kapitalisme :
1.Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
2.Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
3.Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus,
yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri
4.Paham individualisme didasarkan materialisme,
warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme)
B. Sistem Ekonomi Sosialisme
Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan
kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan
ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam
perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta
jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.
Sistem ekonomi sosialisme adalah suatu sistem
ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu
distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan
kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini
berlaku sebagaimana yang diharapkan.
Prinsip Dasar
Ekonomi Sosialisme yaitu: Pemilikan harta oleh Negara , Kesamaan
ekonomi , Disiplin Politik
Ciri-ciri Ekonomi Sosialisme:
1.Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
2.Peran pemerintah sangat kuat
3.Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi
Perbedaan Konsep Ekonomi Kapitalisme, dan Sosialisme
Konsep
|
Kapitalisme
|
Sosialisme
|
Sumber
kekayaan
|
Sumber
kekayaan sangat langka( scarcity of resources)
|
Sumber
kekayaan sangat langka( scarcity of resources)
|
Kepemilikan
|
Setiap
pribadi di bebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang di peroleh nya
|
Sumber
kekayaan di dapat dari pemberdayaan tenaga kerja (buruh)
|
Tujuan
Gaya hidup perorangan
|
Kepuasan
pribadi
|
Ke
setaraan penghasilan di antara kaum buruh
|
Jadi, tabel di atas menerangkan 2 konsep sistem per
ekonomian yaitu: Kapitalisme, dan Sosialisme.
Konsep dari ekonomi kapitalisme sumber kekayaan itu
sangat langka dan harus di peroleh dengan cara bekerja keras di mana setiap
perorangan boleh memiliki kekayaan yang tiada batas, untuk mencapai tujuan
hidupnya. Dalam sistim ekonomi kapitalisme perusahaan di miliki oleh
perorangan. Terjadi nya pasar (market) dan terjadinya demand and supply adalah
ciri khas dari ekonomi kapitalisme. Keputusan yang diambil atas isu yang
terjadi seputar masalah ekonomi sumbernya adalah dari kalangan kelas bawah yang
membawa masalah tersebut ke level yang lebih atas.
Ø
Ciri-ciri :
1.
Tidak adanya kebebasan bagi individu dalam berusaha.
2.
Perekonomian dikuasai dan diatur oleh pemerintah.
3.
Hak milik perorangan atas modal dan alat-alat produksi tidak diakui.
Ø
Negara yang menganut : RRC , Polandia , Rumania
, dan lain-lain.
C.Sistem Perekonomian Campuran
Ø
Pengertian :
Sistem
ekonomi gabungan antara sistem ekonomi liberalisme dan sosialisme. Dalam sistem
ini yang berperan ada 2 sektor yaitu negara dan swasta. Sistem ini banyak
dijumpai di negara-negara yang berkembang.
Ø
Ciri-ciri :
1.
Pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi.
2.
Negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang
banyak.
3.
Hak milik swasta atas alat-alat produksi.
Ø
Negara yang menganut : Indonesia, Mesir ,
Malaysia , dan lain-lain.
Perbedaan Antara Sistem Perekonomian Pasar ,
Sistem Perekonomian Etatisme , dan Sistem Perekonomian Campuran :
Pasar
|
Etatisme/ Sosialisme
|
Campuran
|
|
KEPEMILIKKAN SUMBER DAYA
|
Swasta
|
Pemerintah
|
Pemerintah dan swasta
|
HARGA
|
Mekanisme Pasar
|
Pemerintah
|
Pemerintah bisa mengintervensi
|
PERSAINGAN
|
Terbuka / Bebas
|
Tertutup
|
Terbuka bagi industri swasta
|
KEPEMILIKKAN INDIVIDU
|
Ada
|
Tidak ada
|
Ada
|
4. PERSAINGAN TERKENDALI
Persaingan terkendali
merupakan persaingan yang terencana dan dikendalikan pemerintah untuk
menghindari prsaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu dengan cara
membuka prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha
misalnya dengan mengumumkan daftar negatif investasi ( DNI ).
Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya. Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini sebagaimana diketahui bersama, diatur dengan tegas oleh pasal 33 UUD1945. Jadi secara komsistional sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Kompetensi untuk memperbaiki taraf kehidupan. Berkenaan dengan kompetensi antar individu, pemerintah tidak membatasi pilihan pilihan seseorang untuk memeasuki bidang pendidikan yang diminatinya. Tetapi juga tidak membiarkan orang-orang memasuki bidang pendidikan yang sudah jauh dari pasar tenga kerja. Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudha jenuh, pemerintah mengendalikan dengan prioritas-prioritas bidang usaha. Sengat terbuka peluang bagi setiap perkerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan lebih.
Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya. Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini sebagaimana diketahui bersama, diatur dengan tegas oleh pasal 33 UUD1945. Jadi secara komsistional sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Kompetensi untuk memperbaiki taraf kehidupan. Berkenaan dengan kompetensi antar individu, pemerintah tidak membatasi pilihan pilihan seseorang untuk memeasuki bidang pendidikan yang diminatinya. Tetapi juga tidak membiarkan orang-orang memasuki bidang pendidikan yang sudah jauh dari pasar tenga kerja. Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudha jenuh, pemerintah mengendalikan dengan prioritas-prioritas bidang usaha. Sengat terbuka peluang bagi setiap perkerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan lebih.
Berdasarkan
sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat
alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik.
Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi; kecuali
untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi indonesia bukan kapitalisme dan
bukan pula sosialisme.
Sehubungan
dengan persaingan antarbadan-usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu
perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari
persaingan tak sehat dalam pasar barang tententu yang sudah jenuh, pemerintah
mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha.
Jadi
pada kesimpulannya, bahwa iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis
di indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang
terencana-terkendali.
II. SEJARAH EKONOMI INDONESIA
1. SEJARAH PRA KRONOLISME
Sejarah
Indonesia sebelum masuknya kolonialisme asing terutama Eropa, adalah sejarah migrasi yang memiliki karakter atau sifat utama berupa perang dan penaklukan
satu suku bangsa atau bangsa terhadap suku bangsa atau bangsa lainnya. Pada
periode yang kita kenal sebagai zaman pra sejarah, maka dapat diketemukan bahwa
wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia, telah menjadi tujuan
migrasi suku bangsa yang berasal dari wilayah lain. 2000 atau 3000 sebelum
Masehi, suku bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok bermigrasi di Indonesia
karena terdesaknya posisi mereka akibat berkecamuknya perang antar suku.
Kedatangan
mereka dalam rangka mendapatkan wilayah baru, dan hal tersebut berarti mereka
harus menaklukan suku bangsa lain yang telah berdiam lebih dulu di Indonesia.
Karena mereka memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi berupa alat kerja
dan perkakas produksi serta perang yang lebih maju, maka upaya penaklukan
berjalan dengan lancar. Selain menguasai wilayah baru, mereka juga menjadikan
suku bangsa yang dikalahkanya sebagai budak. Pada perkembangannya,
bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, datang ke Indonesia, mula-mula
sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan dagang mereka, dan kemudian
berkembang menjadi upaya yang lebih terorganisasi untuk penguasaan wilayah,
hasil bumi maupun jalur perdagangan. Berdirinya kerajaan Islam telah mendesak
kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha ke daerah pedalaman, dan mulai memperkenalkan
sistem bercocok tanam atau pertanian yang lebih maju dari sebelumnya berupa
pembangunan irigasi dan perbaikan teknik pertanian, menandai mulai
berkembangnya zaman feudalisme. Pendatang dari Cina juga banyak berdatangan
terutama dengan maksud mengembangkan perdagangan seperti misalnya ekspedisi
kapal dagang Cina di bawah pimpinan Laksamana Ceng Hong yang mendarat di
Semarang. Pada masa ini juga sudah berlangsung migrasi orang-orang Jawa ke
semenanjung Malaya yang singgah di Malaysia dan Singapura untuk bekerja
sementara waktu guna mengumpulkan uang agar bisa melanjutkan perjalanan ke
Mekah dalam rangka ziarah agama. Demikian juga orang-orang di pulau Sangir
Talaud yang bermigrasi ke Mindano (Pilipina Selatan) karena letaknya yang
sangat dekat secara geografis.
Dari
catatan sejarah yang sangat ringkas tersebut, maka kita dapat menemukan
beberapa ciri dari gerakan migrasi awal yang berlangsung di masa-masa tersebut.
Pertama, wilayah Nusantara menjadi tujuan migrasi besar-besaran dari berbagai
suku bangsa lain di luar wilayah nusantara. Sekalipun pada saat itu belum
dikenal batas-batas negara, tetapi sudah terdapat migrasi yang bersifat
internasional mengingat suku-suku bangsa pendatang berasal dari daerah yang
sangat jauh letaknya. Kedua, motif atau alasan terjadinya migrasi pertama-tama
adalah ekonomi (pencarian wilayah baru untuk tinggal dan hidup, penguasaan
sumber-sumber ekonomi dan jalur perdagangan) dan realisasi hal tersebut
menuntut adanya kekuasaan politik dan penyebaran kebudayaan pendukung. Ketiga,
proses migrasi tersebut ditandai dengan berlangsungnya perang dan penaklukan,
cara-cara yang paling vulgar dalam sejarah umat manusia. Keempat, migrasi juga
telah mendorong perkembangan sistem yang lebih maju dari masa sebelumnya
seperti pengenalan organisasi kekuasaan yang menjadi cikal bakal negara (state)
dan juga sistem pertanian.
2. ERA PENDUDUK JEPANG
Kedatangan
kolonialisme asing khususnya Japang
telah membawa beberapa perubahan dalam sendi feodalisme, namun tidak menghancurkannya
secara keseluruhan, tetapi justru menjadikannya basis atau dasar susunan
ekonomi kolonial. Kolonialisme bekerjasama dengan kekuatan feodal lokal
menjalankan penindasan yang paling keji dan vulgar terhadap rakyat Indonesia,
dan pada masa tersebut kebijakan dan praktek migrasi benar-benar sepenuhnya
melayani kepentingan ekonomi politik penguasa kolonial. Pada masa itu, orang
Jawa menjadi sasaran utama dari kebijakan migrasi kolonialisme Jepang. Setelah
berakhirnya perang Jawa (1825-1830), pemerintah kolonial Jepang berkepentingan untuk membuka sumber-sumber
ekonomi di luar Jawa, termasuk dalam rangka mengembangkan kekuasaannya secara
lebih besar di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan untuk
mengantisipasi persaingan dengan negara-negara kolonial lainnya.mengingat
kolonialisme Inggris yang berkuasa memang sengaja membuka selebar-lebarnya arus
migrasi dari Sumatra dan Jawa, pertama-tama untuk mengatasi masalah kekurangan
tenaga kerja sebagai akibat masih sedkitnya populasi manusia di kedua negara
tersebut.Bahkan
pada akhir abad ke 19, dengan dibukanya perkebunan-perkebunan baru di Sumatra
Timur, pemerintah kolonial Belanda mengirim ribuan orang Jawa ke Sumatra untuk
diperkerjakan sebagai buruh di perkebunan seperti perkebunan tembakau maupun
juga pabrik gula. Ekspor orang Jawa ternyata tidak hanya ke Sumatra Timur
tetapi juga ke Suriname, Kaledonia Baru dan juga Vietnam. Pemerintah kolonial
Belanda menutupi praktek ekspor manusia ini dengan bungkus program Politik Etis
atau Balas Budi yang mereka sebarluaskan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat
Indonesia. Perluasan perkebunan yang sangat cepat, dan berdirinya pabrik
pengolahan hasil perkebunan, telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan tenaga
kerja. Jumlah buruh perkebunan dari Jawa ternyata belum mencukupi sehingga
pemerintah kolonial Belanda pada saat yang bersamaan juga mendatangkan tenaga
kerja dari Cina. Kehidupan buruh perkebunan sangatlah berat dan menderita
disebabkan oleh rendahnya upah dan buruknya kondisi kerja. Bahkan seringkali
mereka tidak dibayar karena uang gaji mereka dirampas oleh para mandor, dan
kekurangan bahan makanan dan pakaian menjadi pemandangan umum yang dapat
dilihat di perkebunan-perkebunan masa itu. Para buruh yang tidak tahan atas
beratnya penderitaan banyak yang melarikan diri, namun kemudian mereka akan
mendapatkan siksaan yang berat ketika berhasil ditemukan atau ditangkap. Hal
ini menjadi legal karena pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Koelie
Ordonantie yang memberikan hak secara legal kepada para pemilik perkebunan
untuk memberikan hukuman kepada para buruhnya yang membangkang atau melawan
3 3. EKONOMI INDONESIA PADA MASA CARLA ALBA DAN REFORMASI
Perekonomian Pada Masa Era Reformasi
Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde
Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan
Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami
perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil
dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan
dengan keadaan.
1. Masa Kepemimpinan
B.J. Habibie
Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan kalangan pengusaha
dan investor, termasuk investor asing, menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan
dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional
dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim orde
baru, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); supremasi hukum; hak asasi
manusia (HAM); Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II; peranan ABRI di dalam
politik; masalah disintegrasi; dan lainnya.
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan
Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain
itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan
berekspresi.
Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap
dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir
pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai
tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan
pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga
memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi
perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi
Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1.
Melakukan
restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan
Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara
2.
Melikuidasi
beberapa bank yang bermasalah
3.
Menaikkan
nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
4.
Membentuk
lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
5.
Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
6.
Mengesahkan
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak
Sehat
7.
Mengesahkan
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum
melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.
Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 kondisi
perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB
mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan
perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir
mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI)
juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai
stabil.
Akan tetapi, ketenangan masyarakat setelah terpilihnya Presiden Indonesia
keempat tidak berlangsung lama. Presiden mulai menunjukkan sikap dan
mengeluarkan ucapan-ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku
bisnis. Presiden cenderung bersikap diktator dan praktek KKN di lingkungannya
semakin intensif, bukannya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan
dari gerakan reformasi. Ini berarti bahwa walaupun namanya pemerintahan
reformasi, tetapi tetap tidak berbeda denga rezim orde baru. Sikap presiden
tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang
klimaksnya adalah dikelurakannya peringatan resmi kepada Presiden lewat
Memorandum I dan II. Dengan dikeluarkannya Memorandum II, Presiden terancam
akan diturunkan dari jabatannya jika usulan percepatan Sidang Istomewa MPR jadi
dilaksanakan pada bulan Agustus 2001.
Selama pemerintahan reformasi, praktis tidak ada satu pun masalah di
dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial
yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya pemberontakan
Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Belum lagi
demonstrasi buruh semakin gencar yang mencerminkan semakin tidak puasnya mereka
terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri, juga pertikaian elite politik
semakin besar.
Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman
Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23
tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama
menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN
2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut
mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia,
padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF.
Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (negara-negara
donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi
perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus
membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar
akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan, Bank Dunia juga sempat mengancam
akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah
Indonesia macet.
III. PBB PERTUMBUHAN EKONOMI PERUBAHAN
STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
1. PRODUK INDONESIA BRUTO
PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.
Analisa Mekanisme (kinerja) Ekonomi Nasional berdasar PDB melalui 3 pendekatan,yaitu :
1. Pendekatan Produksi
2. Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan
3. Pendekatan Pendapatan
1.Pendekatan Produksi
Pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah (value added) dari semua sektor produksi. Lalu, besarnya nilai produksi diperoleh dari mana ?
PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.
Analisa Mekanisme (kinerja) Ekonomi Nasional berdasar PDB melalui 3 pendekatan,yaitu :
1. Pendekatan Produksi
2. Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan
3. Pendekatan Pendapatan
1.Pendekatan Produksi
Pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah (value added) dari semua sektor produksi. Lalu, besarnya nilai produksi diperoleh dari mana ?
Besarnya nilai produksi
(angka-angka PDB) diperoleh dari :
nilai tambah (value added) dari berbagai jenis barang & jasa ! yaitu sesuai dengan ISIC (International Standard Industrial Classification)
sektor industri dapat diklasifikasikan menjadi 11 sektor industri, yg biasanya terbagi mjd 3 kelompok besar :
1.Sektor Primer
2.Sektor Sekunder
3.Sektor Tersier
Besarnya ‘value added’ tiap sektor, yi : VAs = OPs - IPs
Sedangkan nilai PDB-nya diperoleh dengan : PDB = VAsp + VAss + VAst
2.Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan
Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari unit/komponen2 ekonomi,yaitu:
Konsumsi Rumah Tangga (RT)=C
Perusahaan, berupa investasi/pembentukan modal bruto =I
Pengeluaran Pemerintah (konsumsi/belanja pemerintah) =G
Expor – Impor =( X – M )
Dalam Keseimbangan Perekonomian Nasional, sering di formulasikan dalam persamaan sbb:
PDB = C + I + G + ( X – M)
3.Pendekatan Pendapatan
diperoleh dengan cara menghitung jumlah balas jasa bruto (blm dipotong pajak) / hasil dari faktor produksi yang digunakan
PDB = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.
Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.
nilai tambah (value added) dari berbagai jenis barang & jasa ! yaitu sesuai dengan ISIC (International Standard Industrial Classification)
sektor industri dapat diklasifikasikan menjadi 11 sektor industri, yg biasanya terbagi mjd 3 kelompok besar :
1.Sektor Primer
2.Sektor Sekunder
3.Sektor Tersier
Besarnya ‘value added’ tiap sektor, yi : VAs = OPs - IPs
Sedangkan nilai PDB-nya diperoleh dengan : PDB = VAsp + VAss + VAst
2.Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan
Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari unit/komponen2 ekonomi,yaitu:
Konsumsi Rumah Tangga (RT)=C
Perusahaan, berupa investasi/pembentukan modal bruto =I
Pengeluaran Pemerintah (konsumsi/belanja pemerintah) =G
Expor – Impor =( X – M )
Dalam Keseimbangan Perekonomian Nasional, sering di formulasikan dalam persamaan sbb:
PDB = C + I + G + ( X – M)
3.Pendekatan Pendapatan
diperoleh dengan cara menghitung jumlah balas jasa bruto (blm dipotong pajak) / hasil dari faktor produksi yang digunakan
PDB = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.
Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.
2. FAKTOR-FAKTOR PENENTU PROSPEK
PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA
Menurut perkiraan
IMF, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka pendek (2003) cukup optimis,
sekitar 4,5%.Namun, dibandingkan Negara-negara lainnya di Asia, laju
pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak termasuk yang paling tinggi, jadi sebelum
terjadinya tragedy Bali pada oktober 2002 yang sempat membuat pesimi para pelaku
binis mengenai prospek perekonomian Indonesia pasca tragedy tersebut
1. Faktor-faktor
Internal
Tidak dapat
dipungkiri bahwa penyebab utama berubahnya krisis rupiah menjadi suatu krisis
ekonomi paling besar yang pernah dialami Indonesia tahun 1998 adalah karena
buruknya fundamental ekonomi nasional. Sedangkan hambatnya proses pemuliahan
ekonomi nasional lebih disebabkan oleh kondisi politik,social, dan keamanan
didalam negeri yang kenyataannya sejak reformasi dicetuskan pada Mei 1998
hingga saat ini belum juga pulih sepenuhnya.Bahkan cenderung memburuk menjelang
pemilihan presiden 2004.
Selain itu,
factor-faktor internal ekonomi lainnya yang sangat menentukan prospek
perekonomian nasional 2003 antara lain adalah kondisi perbankan, realisasi
RAPBN 2003, terutama yang menyangkut beban pembayaran bunga utang pemerintah
dan pengeluaran stimulus pasca tragedy Bali, hasil pertemuanCGI yang
sempat ditunda akibat tragedy Bali , kebijakan ekonomi pemerintah terutama
dalam bidang fiscal dan moneter, serta perkembangan ekspor nasiona
2. Faktor-Faktor
Ekternal
Sedangkan Faktor
Eksternal yang sangat berpengaruh terhadap[ prospek perekonomian Indoneia
adalah prospek perekonomian dan perdagangan dunia 2003.Prospek perekonomian dan
perdagangan dunia sangat dipengaruhi oleh prospek perekonomian dari
AS,sementara BPS memprediksi perekonomian AS dan Jepang 2003 bisa tumbuh antara
1% hingga 3%
Faktor eksternal
lainnya yang juga harus diperhitungkan dalam memprediksi prospek pertumbuhan
ekonomi Indonesia 2003 adalah kondisi politik global, terutama efek-efek dari
perang AS-Irak dan krisis senjata nuklier Korea Utara.
DAFTAR PUSAKA